Selasa, 27 Desember 2016

57. Perilaku Menyimpang


Membahas perilaku menyimpang bukanlah fenomena baru. perilaku tersebut sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, menentang aturaan ayahnya, homoseksualitas kaum Nabi Luth yang dilaknat Tuhan, hingga tindakan anak pada masa kini yang mengonsumsi narkoba serta berbagai tindakan yang dilakaukan oleh gembong narkoba dan kejahatan antarnegara. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa masih banyak perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan bagi setiap orang. Membahas perilaku menyimpang bukan berarti mengajak pembelajar sosiologi menjadi menyimpang, akan tetapi lebih diarahakan mencari sebab musabab mengapa sekelllompok orang menjadi menyimpang dan bagaimana menyelesaikannya.
Sementara ini, titik permasalahan yang menjadikan sekelompok oang menjadi menyimpang adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Semua orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya. Ada sebagian kelompok yang menilai bahwa nilai dan norma justru dianggap sebagai bentuk pengekangan atas kebebasan dirinya. Motif untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri tanpa mengindahkan nilai dan norma masyarakat itulah yang menjadi faktor pendorong sekelompok orang melakukan penyimpangan.
Sifat cara manusia untuk mencapai titik tujuan (kepuasan) tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu; (1) tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diteerima oleh masyarakat banyak atau norma umum. Tindakan ini disebut konformis. (2) Tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang pertama dianggap sebagai tindakan yang benar (konformitas), sedengkan tindakan yang kedua disebut sebagai tindakan yang menyimpang daari pola-pola atau aturan atau perilaku menyimpang atau penyimpangan (deelinqueen).
Fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dapat mendongkrak oplah media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televise, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kasus pelanggaran norma susila dan berbagai tindakan kriminal ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi, atau gossip gaya hidup selebritis yang tekesan jah berbada dengan kehidupan nyata masyarakat, meskipun dicari penontonnya karena dapat memenuhi hasrat ingin tahu mereka, juga sering kali dicaci karena perilaku yang dianggap tak layak.
Perilaku menyimpang kemudian menyiratkan kesan, meskipun tidak ada masyarakat yang seluruh warganya dapat menaati dengan penuh seluruh aturan norma sosial yang berlaku tetapi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka hal itu dianggap telah mencoreng aib diri sendiri, keluarga maupun komunitas besarnya. Sebagai akibatnya masyarakat bertindak dengan cara mengefektifkan control sosial, misalnya dengan bergunjing atau rerasan. Media masa sebagai kepanjangan tangan control masyarakat juga sering kali menampilkan berita yang memojokkan seseorang atau sekelompok orang yang dianggap menyimpang. Menghujat atau bahkan mengucilkan orang-orang yang dianggap menyimpang merupakan salah satu bentuk hukuman yang cukup berat. Kontrol itu sebetulnya juga adalah reaksi masyarakat terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial.
Sumbangan sosiologi sendiri cukup signifikan dalam memetakan berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan reaksi masyarakat yang ditimbulkannya.Kajian tentang perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali akar-akar penyebab terjadinya tindakan menyimpang. Upaya untuk menghentikan atau paling tidak menghentikan bertambahnya penyimpangan perilaku dapat dipelajari pula melalui kajian tentang lembaga control sosial dan efektifitasnnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut.

56. Pengertian Sejarah


Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun (dibaca syajarah), yang memilki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu disini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Selain itu, ada pula peneliti yang menganggap bahwa arti kata syajarah I tidak sama dengan kata sejarah, sebab sejarah bukan hanya bermakna sebagai pohon keluarga, asal usul atau silsilah. Walaupun demikian, diakui bahwa ada hubungan antara kata syajarah dengan kata sejarah, seseorang yang mempelajari sejarah berkaitan dengan cerita, silsilah, riwayat dan asal usul tentang seseorang atau kejadian  (Sjamsuddin,1996:2). Dengan demikian, pengertian sejarah yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa inggris, yakni history yang bersumber dari bahasa Yunani kuno historia (dibaca istoria) yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata historia diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis (Sjamsuddin dan Ismaun, 1996:4).
Setelah menelusuri arti sejarah yang dikaitkan dengan kata syajarah dan dihubungkan pula dengan kata history, bersumber dari kata historia (bahasa Yunani kuno) dapat disimpulkan bahwa arti kata sejarah sendiri, sekarang ini memilki makna sebagai cerita, atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Depdiknas yang memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari massa lampau hingga kini (depdiknas, 2003: 1). Namun yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekontruksi peristiwa, kisah, maupun cerita, yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu.

55. Pengertian Perkawinan


Agak sulit untuk mendefinisikan perkawinan, karena setiap istilah perkawinan tersebut memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh system nilai budaya masing-masing. Namun, secara umum konsep perkawinan tersebut mengacu kepada proses formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis (walaupun kaum lesbi pun terjadi, namun itu bagian kasus) yang dilakukan secara serimonial-simbolis dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam hidup berpasangan. Walaupun sebagaimana sering dikemukaan oleh aktivis kaum feminis, perkawinan selalu ditandai dengan pembagian kerja yang tegasdan distribusisumber daya yang tidak adil. Dalam pandangan ini, perkawinan mencerminkan ketidak sederajatan yang ada diluar arena domestic (Allan, 2000:611)
Kajian perkawinan sering mendapat perhatian dengan penekanan pada hak dan tangung jawab yang ditimbulkan, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga anatara kerabat kedua belah pihak keluarga suami dan istri (fortes, 1962). Begitu pun anatara tranformasi ekonomi dan bentuk perkawinan pun menjadi focus dari banyak penelitian ilmu-ilmu sosial, lebih khusus lagi para ahli sosiologi dan psikologi, dimana perkawinan itu dipengaruhi oleh industrialisasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian goode (1963) dan stone (1979) bahwa kemunculan upah tenaga kerja secara efektif merusak penguasaan yang didesak oleh kelompok kekerabatan yang lebih besar, terutama orang tua terhadap perilaku perkawina enerasi-generasi yang lebih muda. Jika kesejahteraan dan gaya hidup individual bergantung pada sumber-sumber daya yang dihasilkan lewat pemilikan produktif yang dikuasai oleh kerabat lain maka system perkawinan cenderung mencerminkan perharian kolektif dari pada individual. Namun, seiring dengan meningkatnya upah tenaga kerja terhadap system ekonomi maka para individu bebas melilih pasangan. Dalam arti bahwa perkawinan kontemporer lebih didasarkan atas rasa cinta, keintiman hubungan, emosional, dan daya tarik seksual yang tidak dapat dijabarkan secara teoretis mendominasi alasan penting terjadinya perkawinan (clark, 1990).
Pada sebagian besar tradisi, perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wahan reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, kecenderungan umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anak mendorong ikatan yang lebih erat dalam pembagian kerja, sekaligus sebagai konsekuensi neatif dalam partisipasi sosial dan ekonomi bagi wanita. Walaupun tidak mudah untuk memperoleh data yang memadai, bukti dari berbagai Negara mengindikasikan bahwa pria secara rutin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam belanja individu disbanding dengan pasangan wanitanya, pria pun memiliki kuasa yang lebih besar dalam menangani keputusan besar dan memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pekerjaan dan aktivitas waktu luang mereka. (Allan, 2000:612). Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk bergaul. Atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya.

54. Pengertian Mengarang dan Karangan


Sebelum merumuskan pengertian karangan, perlu dipahami terlebih dahulu makna kata mengarang, sebab dari kegiatan yang disebut mengarang itulah dihasilkan suatu karangan. Mengarang berarti ‘menyusun’ atau ‘merangkai’. Karangan bunga adalah hasil dari pekerjaan menyusun/merangkai bunga. Rangkaian bunga adalah hasil dari kegiatan merangkai bunga. Tanpa adaorang yang merangkai melati, misalnya, tidak akan ada rangkaian melati.
Pada awalnya kata merangkai tidak berkaitan dengan kegiatan menulis. Cakupan makna kata merangkai mula-mula terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan benda konkret seperti merangkai bunga atau merangkai benda lain. Sejalan dengan kemajuan komunikasi dan bahasa, lama-kelamaan timbul istilah merangkai kata. Lalu berlanjut dengan istilah merangkai kalimat; kemudian jadilah apa yang disebut pekerjaan mengarang. Orang yang merangkai dan menyusun kata, kalimat, dan alinea tidak disebut perangkai, tetapi penyusun atau pengarang untuk membedakannya misalnya dengan perangkai bunga. Mengingat karangan tertulis juga disebut tulisan, kemudian timbullah sebutan penulis untuk orang yang menulis suatu karangan.
Sebenarnya mengarang tidak hanya dan tidak harus tertulis. Seperti halnya berkomunikasi, kegiatan mengarang yang juga menggunakan bahasa sebagai mediumnya dapat berlangsung secara lisan. Seseorang yang berbicara, misalnya dalam sebuah diskusi atau berpidato secara serta-merta (impromptu), otaknya terlebih dahulu harus mengarang sebelum mulutnya berbicara. Pada saat berbicara, sang pembicara itu sebetulnya “bekerja keras” mengorganisasikan isi pembicaraannya agar teratur, terarah/terfokus, sambil memikir-mikirkan susunan kata, pilihan kata, struktur kalimat; bahkan cara penyajiannya (misalnya deduktif atau induktif; klimaks atau antiklimaks). Apa yang didengar atau ditangkap orang dari penyajian lisan itu, itulah karangan lisan.
Bertalian dengan uraian di atas penulis berpendapat bahwa mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau mengulas topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan (bandingkan dengan pekerjaan merangkai bunga dengan hasil akhir berupa rangkaian bunga). Untuk bahan perbandingan, disini dikutipkan pendapat Widyamartaya dan Sudiarti (1997:77). Menurut kedua penulis ini, mengarang adalah “keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan penyampaiannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami.”

53. Pengembangan Pendidikan IPS di Masyarakat


    Pendidikan IPS yang selama ini terkesan jalan di tempat, masih belum mendapatkan posisi yang membanggakan di tengah arus globalisasi. Menghadapi fenomena ini, Pendidikan IPS  harus resp[onsif dan menata diri berhadapan dengan globalisasi. Menurut Somantri, PIPS harus mampu m,engembangkan dan mempelopori pembaharuan dalam IPS, karena dengan berkembangnya PIPS yang berpotensi untuk mengembangkan diri ke arah peningkatan mutu lewat berbagai pembaharuannya.
    Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, apabila PIPS ingin tetap eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia.
    Pertama, pembaharuan kurikulum PIPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdispliner, dan berorientasi pada ‘functional knowledge’ serta aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Kedua, pengajar harus mampu menyajikan pengajaran/ pembelajaran yang bersifat interdisiplin, berperan sebagai fasilitator pembelajar, dan menjadi problem solver baik di kampus/ sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Pengajar harus mampu memahami kebutuhan dasar lingkungannya, sehingga Pengajaran PIPS tidak bersifat kering. Ketiga, membangun hubungan hubungan secara sinergis antara LPTK, praktisi pendidikan, sekolah, pembuat kebijakan pendidikan, serta berbagai elemen environment guna melakukan sharing untuk menyusun kurikulum yang integratif dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan riil, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Kurikulum IPS harus bersifat fleksibel, yang mana artinya  senantiasa bisa diubah, perubahan berjalan secara kontinu supaya tidak ketinggalan zaman. Keempat, kurikulum IPS mampu membuat estimasi kehidupan yang akan berlangsung 3-0-50 tahun yang akan datang. Paradigma kurikulum PIPS berorientasi ke depan. Anak didik pada masa sekarang, mereka akan menempuh usia dewasanya pada 10-50 tahun yang akan datang. Konsekuensinya, kurikulum harus mampu mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan datang.
    Jadi dapat disimpulkan, bahwa PIPS sebagai syntheic discipline berusaha mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. PIPS juga mempunyai peran pentig dalam membangun identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya, serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral.
    IPS merupakan seperagkat fakta, peristiwa, konsep, dan generallisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, da lingkkungan-lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang.
Menurut  (Mikarsa, Taufik & Prianto, 2007, hal. 2. 17) pengembangan pada dimensi vertikal  ini mengandun g arti bahwa penyelanggaraan pendidikan sekolah dasar selain merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata juga harus memperrtimbangkan keragaman peserta didik baik dalam aspek kemampuan, pola hidup maupun lingkungan sosial budaya, dimana mereka tinggal.
Menurut (Suharto, 2009, hal. 38) pengembangan masyarakat memliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasikan kebutuhan bersama dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sedangkan, menurut Supriya, (2009:176) menyatakan bahwa pengembangan PIPS di masyarakat adalah salah satunya dengan pengembangan partisipasi sosial, dimana topik utama dari pengembangan partisipasi soisal ini yakni pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengebangan partisipasi sosial.

52. Hukum Islam


Hukum islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah,hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
    Norma Illahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah:
1)    Kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni,mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya;
2)    Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.
     Ciri khas hukum Islam,yakni :
1)    Berwatak universal,berlaku abadi untuk umat islam di manapun mereka berada,tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu massa;
2)    Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga,rohani dan jasmani,serta memuliakan manusia dan kemanusian secara keseluruhan
3)    Pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam.          
Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam namun tidak serta merta negara Indonesia memberlakukan hukum Islam.Namun karena alasan sejarah,penduduk,yuridis,konstitusional dan ilmiah hukum islam harus kita pelajari,terutama dalam hal tata hukumnya.Penataan hukum Islam bagi pribadi muslim sangat dikaitkan dengan kesadaran dan ketaatan agama pribadi Muslim tersebut.Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat,kalau pribadi-pribadi anggota masyarakat bersikap sadar dan taat,maka secara otomatis keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta dalam masyarakat itu.Masyarakat demikian adalah masyarakat islam (muslimin).Dari segi islam sendiri,penataan hukum adalah karena Allah,dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul,bukan karena pengaturan organisasi bersama (masyarakat) .Dalam pemikiran hukum islam,ketaatan terhadap hukum islam bukan karena organisasi negara atau kekuasaan organisasi bermasyarakat,melainkan karena kesadaran moral,batin,dan lahir dalam beragama dan kehidupan beragamanya secara pribadi.Pribadi muslim dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupannya di manapun dia berada menurut kemampuannya.
              Penataan hukum Islam bagi orang islam menurut Al-Quran :
1)   Surah Al-Fatihah ayat 6 :


Artinya   :   
Tunjukilah kami jalan yang lurus

2)   Surah An-Nisa ayat 59


Artinya  :  
Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan ulil-amri di antara kamu.Kemudian,jika kamu berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang kemudian itu lebig utama dan lebih baik akibatnya.

3)   Surah Al-Ahzab Ayat 36 :


Artinya  :
Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin,apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,ada pilihan yang lain tentang urusan mereka.Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya,maka sungguh dia telah sesat yang nyata.