Meskipun pembangunan desa selalu menjadi focus perhatian pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia, namun azas dan strategi pembangunan desa seringkali mengalami perubahan.
Pada awal kemerdekaan dalam pembangunan dikenal dengan Rencana Kesejahteraan Kasimo atau Kasimo WelfarePlan (1952), pembangunan sering dikonotasikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi pembangunan pertanian ini diberatkan sebagai percikan minyak. Pada lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam demonsration plot yang memberikan contoh teknik bertanam yang baik dengan harapan teknik bertanam tersebut akan menyebar didaerah-daerah sekitarnya. Karena kekurangan dana dan keahlian, rencana kasimo tersebut tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan.
Pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1961 atau yang dikenal dengan nama Rencana Juanda yang disusun oleh Biro Perancang Negara menerapkan konsep Community Development. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Dengan pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang tangguh diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang mampu berswasembada. Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga azas yaitu :
Pertama, azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sector-sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, sehingga menjamin perkembangan yang selaras, seimbang dan tidak berat sebelah.
Kedua, azas kekuatan diri adalah tiap usaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.
Ketiga, azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilakukan pada bidang atau sector yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan.
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar